Basic Environmental Training 4

Kawasan Merapi

Gunung Merapi berada di 4 Kabupaten dan 2 Propinsi yaitu Kabupaten Sleman di Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di
Propinsi Jawa Tengah. Advokasi yang dilakukan WALHI Yogyakarta salah satunya adalah penolakan penetapan kawasan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional melalui SK Menhut No. 134 tahun 2004. Walhi Yogyakarta Secara aktif bersama dengan anggota melakukan aksi dan advokasi penolakan penetapan kawasan Merapi sebagai Taman Nasional. Hal ini didasarkan pada tidak adanya transparansi dari pelaksanaan proyek tersebut, misalnya:

  1. Keluarnya SK Menhut 134 tahun 2004 yang tidak pernah melibatkan Pemkab Kabupaten baik eksekutif dan legislatif beserta masyarakat lereng Merapi.
  2. Munculnnya Peta zonasi selama 3 kali yang juga tidak melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan publik khususnya dengan masyarakat yang selama ini tinggal di sana.
  3. Penandatanganan Draf kesepakatan yang juga meninggalkan peran-peran Publik dalam hal ini adalah Legislatif Propinsi dan Kabupaten, begitu juga dengan masyarakat lereng Merapi.

Proses advokasi yang dilakukan saat ini adalah wilayah kelola masyarakat diakui oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Gunung Merapi dengan sistem pengelolaan kawasan ada di tangan masyarakat. Advokasi lainnya di kawasan ini adalah Tata Ruang wilayah pasca Erupsi Gunung merapi 2010. Advokasi dilatarbelakangi oleh rencana relokasi masayarakat lereng Mereapi oleh pemerintah yang berada di wilayah rawan Bencana, penolakan terhadap rencana relokasi tersebut melalui Konsep yang ditawarkan oleh masyarakat berupa Hidup Selaras Bersama Ancaman (HSBA).

Xbanner1

Jl. Nyi Pembayun 14 A Karang Samalo Kotagede Yogyakarta 55172 T/F: +62 274 378631