Basic Environmental Training 4

Untuk Udara Bersih, Kami TIDAK BUTUH Dana Hutang

Better Air Quality (BAQ) workshop adalah rangkaian dari strategi dan rencana aksi nasional untuk perbaikan kualitas udara perkotaan , dikoordinasikan oleh Bappenas , dan disponsori oleh Asian Development Bank (ADB) . Untuk tahap awalnya di Indonesia program ini akan diterapkan di 5 kota, yaitu Jakarta, Jogjakarta, Semarang, Surabaya dan Bandung . Meski berbungkus issue sosial kemanusiaan melalui “Perbaikan kualitas udara” akan tetapi sebagaimana program yang didanai Bank Dunia (WB) dan ADB lainnya, maka BAQ adalah gerbang menuju UAQi yang berindikasi HUTANG LUAR NEGERI dalam pembiayaan programnya.

Berdasarkan rencana aksi nasional-perbaikan kualitas udara perkotaan (UAQi) 2006, program ini akan dibiayai dengan dana dari pijaman investasi sebesar USD 219.221.500, pinjaman program USD 1.460.000, bantuan USD 6.300.000, dan pendanaan pemerintah USD 12.374.500. Di luar dana bantuan dan pendanaan pemerintah, maka pendanaan dari pinjaman (HUTANG LUAR NEGERI) untuk program ini adalah sebesar USD 220.681.500, dengan kurs rata-rata Rp. 9.000, maka program ini akan memberi tambahan Hutang Luar Negeri Indonesia sebesar ± Rp.1,98 trilyun.

Jelas pilihan berhutang untuk alasan perbaikan kualitas udara perkotaan adalah sebuah KEBIJAKAN YANG BASI DAN SANGAT TIDAK TEPAT. Jalan pintas “BERHUTANG” hanya akan semakin menambah parah sakit bangsa ini. Menambah hutang berarti makin membelitkan Indonesia pada jumlah hutang luar negeri yang semakin membesar jumlahnya dari waktu ke waktu. Sekarang saja, hutang luar negeri Indonesia sudah luar biasa besar (tidak kurang Rp. 1.200 trilyun) hingga memaksa 30 % dana APBN setiap tahun untuk membayar cicilannya. Memprihatinkan, ditengah kaum miskin yang terus bertambah, biaya pendidikan yang semakin mahal, harga-harga yang makin tinggi, 30 % APBN negara Indonesia tidak digunakan untuk pembiayaan pembangunan bagi kesejahteraan rakyatnya, tetapi justru untuk membayar cicilan hutang.

Jangan lupa bahwa dalam 30 tahun terakhir, terutama setelah krisis moneter 1997, demi mendapatkan HUTANG LUAR NEGERI, Pemerintah telah menggadaikan harga dirinya dengan membiarkan IMF, Bank Dunia, WTO dan ADB ikut mengatur kebijakan negara. Proyek bendungan besar, transmigrasi, tuntutan pembebasan investasi kelapa sawit yang kemudian berimplikasi besar pada kebakaran hutan dan lahan, perebutan tanah ulayat, pengabaian hak masyrakat adat dan kekerasan terhadap buruh tani dan kaum perempuan disekitar perkebunan sawit, penetapan undang-undang migas no. 22 tahun 2001 yang menswastanisasi Pertamina dan ikut menyerahkan distribusi migas kepada beberapa perusahaan Multi Nasional hingga privatisasi air adalah contoh nyata dari bagaimana tekanan hutang telah menyebabkan pemerintah Indonesia kehilangan kedaulatannya serta membiarkan berbagai kejahatan lingkungan dan kemanusiaan menimpa warga negaranya sendiri.

Sudah pada tempatnya jika kita MENOLAK PROGRAM APAPUN YANG DIBIAYAI DENGAN HUTANG LUAR NEGERI termasuk MENOLAK pelaksanaan BETTER AIR QUALITY (BAQ)-UAQi.

Buruknya kualitas udara dibeberapa kota di Indonesia atau beberapa kota lain di negara-negara dunia ketiga, memang membutuh langkah-langkah strategis untuk segera diatasi tetapi jangan dijadikan alasan untuk membangun komitmen hutang baru. Masih banyak cara yang lebih bijaksana untuk memperbaiki “kualitas udara di perkotaan” tanpa harus berhutang. Karena apapun yang dibiayai dengan dana hutang, pasti akan berorientasi padat modal, menerapkan teknologi tinggi dengan biaya operasional yang mahal dan hanya akan menimbulkan ketergantungan kepada negara atau lembaga pemberi dana hutang. Tidak ada sisi positif apapun yang akan diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat dunia ketiga dari pendanaan pembangunan dengan dana hutang, terkecuali kembali menjual kemerdekaannya kepada para penjajah gaya baru.

Masyarakat Jogjakarta, Pemerintah dari berbagai kota dan kabupaten di Indonesia, sdr-sdr utusan negara dunia ketiga, elemen NGO's dan siapa saja yang memilki komitmen terhadap penegakan kedaulatan negara, kelestarian lingkungan dan penegakan HAM, yang hari ini hadir sebagai peserta BAQ workshop 2006 di Hyat Hotel-Jogjakarta, harusnya waspada dan bersatu padu MENOLAK program ini TANPA KOMPROMI.

Untuk kualitas udara yang lebih baik, kami tidak membutuhkan HUTANG LUAR NEGERI, yang kami butuhkan adalah kemitraan dalam pembangunan yang secara prinsip tetap menghargai kami sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dan berdaulat.

Xbanner1

Jl. Nyi Pembayun 14 A Karang Samalo Kotagede Yogyakarta 55172 T/F: +62 274 378631