Basic Environmental Training 4

Press Release: Hari Air Sedunia 2007

Hari Air Sedunia, mengingatkan kita akan banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, Jakarta dan propinsi lain akibat musim hujan diawal 2007 lalu atau kekeringan panjang dipertengahan tahun 2006 yang berdampak pada krisis air dibeberapa wilayah Indonesia. Banjir dan kekeringan, semata-mata bukan disebabkan karena tinggi atau rendahya curah hujan. Banjir dan kekeringan adalah bukti dari ketidakseriusan dan ketidakpedulian kita atas kelestarian lingkungan.

Tingginya alih fungsi lahan, dari kawasan hutan dan daerah aliran sungai menjadi kawasan perumahan, industri dan lainnya, ditambah lagi kebijakan penataan ruang yang tidak konsisten menjaga keseimbangan antara kawasan lindung dan budidaya, menyebabkan wilayah-wilayah tangkapan air terus berkurang. Akibatnya, ketika terjadi hujan, airnya tidak lagi meresap dan tersimpan di dalam tanah. Air terus mengalir ke dataran yang lebih rendah, lalu memicu terjadinya banjir dan tanah longsor. Sementara dimusim kemarau, karena tidak tersimpan air selama musim penghujan, menyebab persediaan air di dalam tanah sangat sedikit dan memicu terjadinya kekeringan. Karena ketidakpedulian kita menjaga keseimbangan alam, sedikit atau banyak, air kemudian menjadi bencana.

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun, sejak 1998 s.d 2004 terjadi 696 kali bencana banjir dan tanah longsor, memakan korban jiwa 1911 orang dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 668,48 milyar. Terkait bencana kekeringan, kenyataan menunjukkan bahwa Pulau Jawa mengalami defisit air sebesar 32 milliar m3/tahun sejak tahun 1995, padahal setiap tahun laju pertumbuhan kebutuhan air di Jawa minimal 10 %. Dengan stock volume air yang terus menurun dan kebutuhan yang terus meningkat, jelas kita semua sedang menuju kepada kondisi krisis air.Tidak hanya sampai disini, privatisasi air sebagai paradigma baru pengelolaan sumber daya air, yang memandang air sebagai komoditi ekonomi dewasa ini kian populer dan diamini oleh banyak pihak, termasuk para penentu kebijakan publik, terutama dinegara-negara berkembang.Paradigma ini berkembang sejalan dengan politik hutang yang dipraktekkan IMF, Bank Dunia dan ADB. Dalam kerangka pengelolaan sumber daya air, kepada banyak negara berkembang yang bergantung pada hutang, lembaga-lembaga ini selalu mensyaratkan proses komersialisasi dan privatisasi layanan atas air sebagai salah satu syarat pencairan hutang. Bagi mereka, pengelolaan air haruslah berorientasi komersil dan berfokus pada penggguna air. Ini berarti distribusi air tergantung pada kebutuhan pengguna air (misalnya untuk keperluan rumah tangga, irigasi, agroindustri, dll). Setiap pengguna adalah pembeli dan tarif air harus sudah mencakup biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas air dan menghapus subsidi. Dengan cara ini diharapkan perusahaan penyediaan air akan memiliki kekuatan secara finansial untuk menjaga efisiensi dan keberlangsungan layanannya. Walaupun mengakui bahwa sebagaian besar penduduk di negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) belum cukup mampu untuk membiayai persediaan air dengan skema pembayaran tarif seperti ini, lembaga-lembaga keuangan internasional tetap bersikeras dengan kebijakannya dan setiap penduduk harus terpaksa menyesuaikannya.

Padahal privatisasi telah membuat akses masyarakat terhadap air terbatas, karena akses atas air kemudian dinilai dengan uang. Seluruh biaya pengelolaan dan perawatan jaringan air dan sumber air lainnya bergantung semata pada pemakai dalam bentuk tarif.

Ini adalah bencana. Air bukan lagi sesuatu yang seharusnya dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Air tidak lagi sebatas sumur dipekarangan rumah masyarakat atau sebatas sungai dan mata air diujung desa. Air adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan jika kita membutuhkannya. Sadar bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama atas uang dalam jumlah tertentu, maka dengan prihatin harus diakui bahwa pemenuhan hak atas akses masyarakat akan air kini terancam, oleh logika uang dan logika pasar.Mencermati kondisi-kondisi riil ini, maka Walhi Jogjakarta pada peringatan Hari Air sedunia tahun 2007, mengajak semua elemen masyarakat untuk:

  1. Membangkitkan kembali solidaritas atas air, dengan aktif terlibat dalam pelestarian wilayah-wilayah tangkapan air seperti hutan, daerah aliran sunggai dan ruang terbuka hijau disekitar kawasan tempat tinggal kita. Solidaritas ini juga dapat diwujudkan dalam perilaku “tidak mencemari sumber air” dengan sampah atau limbah.
  2. Menolak dengan tegas Privatisasi Air. Air adalah sesuatu yang berkaitan dengan hayat hidup orang banyak, seharusnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
  3. Melakukan kritik sosial atas kebijakan pemerintah terkait tata ruang dan pengelolaan sumber daya air. Kritik sosial ini diarahkan untuk mendesak pemerintah melakukan menghapuskan privatisasi dan melakukan penataan ulang pemanfaatan kawasan hulu serta daerah aliran sungai secara terpadu dari hulu, tengah dan hilir dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Bersama, mari berjuang agar solidaritas dan kritik sosial kita atas kondisi sumber daya air dapat terus konsisten diperjuangkan dan beroleh perhatian yang serius dari semua pihak.

Xbanner1

Jl. Nyi Pembayun 14 A Karang Samalo Kotagede Yogyakarta 55172 T/F: +62 274 378631