Tiga tahun terakhir, Indonesia telah mencatat rekor dengan menggelar pertemuan internasional yang menggrogoti hajat hidup rakyatnya (UNFCC-2007, ADB-2009, WOC-2009). Serangkaian pertemuan tersebut menunjukkan semakin terbukanya akses intervensi pihak asing terhadap keberlanjutan kekayaan sumber daya alam negeri ini. Hal ini tidak terlepas dari arogansi negara yang ingin menguasai seluruh sumber-sumber penghidupan dan mempersempit akses bagi rakyat untuk mengelolanya.

Surat dengan no 34/SP-1/WY-DE/XI/2008 dengan hal : Mosi Tidak Percaya yang ditujukan kepada Menteri ESDM dan Bupati Kulonprogo Jogjakarta merupakan respon terhadap telah ditandatangani Kontrak Karya Penambangan Pasir Besi di Pesisir Kulonprogo, dimana surat ini berisi sebagai berikut :

Kontroversi Pasir Besi di Kulonprogo

Beredarnya kabar bahwa Kementerian ESDM di Jakarta akan melakukan kontrak karya dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam rangka melanjutkan eksplorasi tambang biji besi menjadi eksploitasi, kami dari WALHI Yogyakarta sebagai organisasi lingkungan mendesak kepada Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kulonprogo dan Menteri ESDM untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Keterbukaan dan transparansi dengan memegang prinsip kehati-hatian serta partisipasi publik dengan masyarakat menjadi keharusan yang mesti diemban para pemegang kebijakan. Ini penting mengingat hinggga sekarang posisi dan status kejelasan komunikasi publik khususnya dengan masyarakat sekitar kawasan penambangan pasir belum selesai.

Akhir-akhir ini saat perhatian publik tengah tertuju pada kelangkaan dan kenaikan harga elpiji, kita disuguhkan pemberitaan mengenai bobroknya kondisi kebanyakan PDAM di Indonesia. Hanya 24 % atau 80 perusahan air minum yang masuk kategori sehat (Rubrik Nusaraya, HARJO, 28 Agustus 2008). Selebihnya, masuk kategori sakit dan bahkan ada yang sudah berbaring di “Unit Gawat Darurat”. Bak pinang dibelah dua, kiprah Pertamina dan PDAM sebagai pelayan publik di sektor kebutuhan dasar sama-sama merugikan dan mengecewakan masyarakat