Wahana Lingkungan Hidup Indonesia - Yogyakarta

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Beranda
RESOLUSI KOMUNITAS
Wednesday, 28 January 2009
RESOLUSI KOMUNITAS, Memperkuat Masyarakat Menghadapi Ancaman Bencana Ekologis
Gambiran, 22 Januari 2009

Kondisi lingkungan hidup Jogjakarta  dan Jawa Tengah khususnya, Indonesia pada umum semakin kritis. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya kejadian bencana, terbatasnya akses masyarakat atas sumber kehidupan maupun tingkat kemiskinan penduduknya. Kerentanan warga atas potensi bencana akibat kerusakan ekologis, belum disikapi pemerintah -  pemerintah daerah dan lembaga legislative secara maksimal. Kebijakan maupun tindakan yang dilakukan masih pro modal dan meminggirkan kepentingan rakyat dan lingkungan. Mensikapi krisis yang ada dan terjadi, pun  baru terbatas pada respon krisis. Belum pada upaya-upaya preventif, mitigasi maupun kesiapsiagaan.
Ke depan, kondisi ini akan semakin mempersulit posisi dan kondisi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman bencana ekologis sebagai akumulisi kerusakan lingkungan. Krisis ekologis selain akan menciptakan bencana juga pemiskinan. Selain hilangnya asset dan sumber kehidupan, bencana akan meningkatkan kerentanan terhadap kedaulatan pangan, kemandirian warga, bahkan system social.
 
Berbagai upaya masyarakat dalam menghadapi krisis, baik bertahan hidup maupun adaptasi harus terus didorong dan dikembangkan. Rakyat harus sampai mampu mengelola sumber-sumber kehidupan untuk kehidupannya yang bermartabat. Berkemampuan menghadapi ancaman bencana ekologis dengan sumberdaya mereka sendiri. Memastikan pemerintah sebagai penanggung jawab atas perlindungan dan keselamatan rakyat menjalankan mandatnya.

Semakin meningkatnya ancaman akibat krisis ekologi dan salah urus negara, baik ancaman dari alam (gempa bumi, tsunami, gunungapi dan angin ribut), salah urus sumberdaya alam maupun penggabungan keduanya (banjir, longsor,wabah,kegagalan teknologi maupun konflik social), mendorong kami, masyarakat peduli keadilan lingkungan untuk bersikap tegas. Konfrensi “Mendorong masyarakat kuat menghadapi ancaman bencana” yang dilaksanakan tangal 22 Januari 2009, bertempat di Kampung Hijau Gambiran, merekomendasikan kepada pemerintah – pemerintah daerah dan lembaga legislative, sector swasta maupun kami sebagai  sebuah upaya  melakukan percepatan membangun kekuatan kolektif rakyat di dalam mereduksi bencana ekologis. Demi kehidupan bermartabat sebagai warga Negara Indonesia.

Kami menyatakan :
  1. Menuntut Pemerintah – pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh kekuataannya untuk mereduksi bencana ekologis di Yogyakarta dan Jawa Tengah maupun Indonesia pada umumnya, sebagai sebuah kewajiban negara dalam melindungi, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia;
  2. Menuntut Pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam seluruh komponen kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat berperspektif reduksi risiko bencana;
  3. Mendesak pemerintah menjalankan kewajibannya memenuhih hak warga negara atas informasi yang cepat dan akurat berkaitan dengan keselamatan aset - aset kehidupan warga;
  4. Menuntut dan mendesak pemerintah memenuhi kewajibannya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terkena dampak bencana sesuai standar minimum  penanggulangan bencana, baik pada tahap respon darurat, pemulihan maupun pembangunan kembali;
  5. Mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan, mencabut atau merevisi atas kebijakan-kebijakan tersebut yang terbukti meningkatkan kerentanan rakyat terhadap ancaman bencana ekologis;
  6. Pemerintah perlu memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan keberlanjutan kehidupan yang berkeadilan pada seluruh wilayah yang rentan terhadap ancaman bencana ekologis;
  7. Libatkan masyarakat didalam tata guna, tata kelola dan tata produksi di dalam pengelolaan sumber daya kehidupan rakyat;
  8. Memperingatkan Pemerintah dalam membuat kebijakan baru berlandaskan analisis risiko, analisis dampak maupun analisis sosial;
  9. Pemerintah Pusat dan Daerah harus memadukan kebijakan pengurangan resiko bencana dalam seluruh proses pembangunan;

Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk dapat:
  1. Membangun dan membangkitkan kesadaran kolektif rakyat dan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan rakyat dari berbagai sektor;
  2. Melakukan pendidikan rakyat;
  3. Menggali kearifan lokal dalam pencegahan dan penanganan risiko bencana;
  4. Melibatkan diri secara aktif dalam seluruh pengambilan kebijakan;
  5. Membangun kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan masyarakat;
  6. Membangun kemandirian ekonomi kerakyatan.
 
< Sebelumnya
Kawasan Merapi
Penambangan Pasir di Merapi : Semakin Merusak, Semakin Merugikan
Tuesday, 30 November 1999
Rabu (15/11/2006) Setelah lokasi penambangan pasir beberapa perusahaan di Kecamatan... Baca lebih lanjut...
Somasi Walhi Jogjakarta Terhadap Menteri Kehutanan RI
Monday, 22 January 2007
Oleh : SuparlanSomasi Walhi Jogjakarta Terhadap Menteri Kehutanan RI Terkait Pendirian Bangunan... Baca lebih lanjut...
Kawasan Merapi
Monday, 01 January 2007
Gunung Merapi yang mempunyai ketinggian 2911 mdpl, dan merupakan salah satu gunung berapi didunia... Baca lebih lanjut...
Gugatan Hukum Walhi dan Masyarakat Merapi Belum Berakhir
Saturday, 10 February 2007
Gugatan Hukum Walhi dan Masyarakat Merapi Atas Pembatalan Status TNGM Belum Berakhir Selasa... Baca lebih lanjut...
Kawasan Menoreh
Kawasan Menoreh
Monday, 01 January 2007
Pegunungan Menoreh merupakan kawasan yang secara adminsitratif terletak di Kabupaten Magelang dan... Baca lebih lanjut...
Kawasan Perkotaan
Opini : PDAM, Air (Bukan) untuk Rakyat
Tuesday, 23 September 2008
Umbu Wulang TAP (Relawan WALHI)    Akhir-akhir ini saat perhatian publik tengah... Baca lebih lanjut...
Banyu Panguripan, di Titik Nadir?
Friday, 08 August 2008
Sekitar 85 % sumber air atau sumur di Yogyakarta telah tercemar bakteri E-coli dan sebagian... Baca lebih lanjut...
Kawasan Perkotaan
Monday, 01 January 2007
Kota sebagai pusat pemerintahan dan aktifitas masyarakat yang sangat kompleks merupakan daerah... Baca lebih lanjut...
Untuk Udara Bersih, Kami TIDAK BUTUH Dana Hutang
Wednesday, 13 December 2006
Rabu (13/12/2006) Better Air Quality (BAQ) workshop adalah rangkaian dari strategi dan rencana aksi... Baca lebih lanjut...
Advokasi Atas Sumber Daya Air Masyarakat di Jogjakarta
Friday, 05 May 2006
Jumat (05/05/2006) Air adalah sesuatu yang sulit untuk disubtitusi, meski oleh produk-produk modern... Baca lebih lanjut...
Kawasan Pesisir
Mosi Tidak Percaya
Thursday, 06 November 2008
Surat dengan no 34/SP-1/WY-DE/XI/2008 dengan hal : Mosi Tidak Percaya yang ditujukan kepada Menteri... Baca lebih lanjut...
PENYELAMATAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT DARI INTERVENSI ASING
Saturday, 16 May 2009
Tiga tahun terakhir, Indonesia telah mencatat rekor dengan menggelar pertemuan internasional yang... Baca lebih lanjut...
Menuntut Tangungjawab Lingkungan dan Sosial PLTU CILACAP
Tuesday, 30 November 1999
Sabtu (17/02/2007) Keberadaan PLTU Cilacap yang diresmikan pengoperasian pada Nopember 2006, telah... Baca lebih lanjut...
Press Release : Kontroversi Pasir Besi di Kulonprogo
Thursday, 23 October 2008
Nomor    : 33/SP/WY-DE/X/2008Hal         : Press release... Baca lebih lanjut...
Kawasan Pesisir
Monday, 01 January 2007
Kawasan pantai selatan merupakan daerah karst dan gumuk pasir yang tersebar di 3 kabupaten di... Baca lebih lanjut...

Sahabat Lingkungan Yogyakarta
Katalog Online Perpustakaan

Organ Support

Sahabat Lingkungan Yogyakarta
Sahabat Lingkungan Yogyakarta
Kedai Hijo Yogyakarta

Pengunjung Online

Saat ini adai 19 tamu-tamu online

Total Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini78
mod_vvisit_counterKemarin133
mod_vvisit_counterMinggu ini211
mod_vvisit_counterBulan ini859
mod_vvisit_counterSemua114921