Tiga tahun terakhir, Indonesia telah mencatat rekor dengan menggelar pertemuan internasional yang menggrogoti hajat hidup rakyatnya (UNFCC-2007, ADB-2009, WOC-2009). Serangkaian pertemuan tersebut menunjukkan semakin terbukanya akses intervensi pihak asing terhadap keberlanjutan kekayaan sumber daya alam negeri ini. Hal ini tidak terlepas dari arogansi negara yang ingin menguasai seluruh sumber-sumber penghidupan dan mempersempit akses bagi rakyat untuk mengelolanya.

Dengan berlindung dibalik konservasi dan mengabaikan hak-hak rakyat, negara telah secara sistematis merampas hak-hak rakyat untuk mengakses sumber penghidupan. Bahkan bentuk ketidakmampuan negera mengelola sumber daya alam dengan membuka ruang intervensi juga investasi secara besar-besaran. Hal ini sengat dekat kita rasakan pada kasus tambang pasir besi di Kulonprogo. Pemerintah telah menandatangani kontrak karya dengan investor asal Australia. Tidak hanya itu, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di gelar Desember 2008 lalu. Acara itu sedianya akan menjadi ajang untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Namun justru hanya menjadi arena perdagangan karbon. Hingga pendanaan adaptasi diserahkan kepada Bank Dunia dan kesekretariatannya sendiri berada dibawah GEF (Global Environmental Fasilities).
Gerak imperialis ternyata makin luas menguasai negeri ini, Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference-WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) 11-15 Mei 2009 yang dihadiri 75 delegasi Negara ini merupakan suatu pertemuan politik komunitas kelautan dunia dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Namun justru konferensi internasional ini yang memberikan "legitimasi" pada upaya-upaya intervensi masyarakat industri asing mengkooptasi pengelolaan sumberdaya kelautan di Indonesia. Selain itu, konferensi tersebut mencerminkan proses pemiskinan dengan pembatasan akses nelayan-nelayan tradisional untuk ikut mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut. Peran-peran negara yang seharusnya memproteksi sumber kehidupan nelayan tradisional, justru lebih mendukung kepentingan agenda kapitalisme/neoliberalisme yang tersembuyi di balik forum internasional dengan mengatasnamakan kepentingan keberlangsungan kehidupan dunia.
Tidak hanya itu, kegiatan illegal fishing hingga pencemaran laut dari limbah perusahaan pertambangan yang selama ini sangat merugikan negara sama sekali tidak dibahas dalam forum, bahkan pagi ini forum tersebut telah mensepakati Manado Ocean Declration (MOD). Bukti terakhir pengekangan masyarakat sipil terhadap akses sumberdaya kelautan adalah perluasan konservasi Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur (NTT), dari 40 ribu hektare (ha) menjadi 400 ribu ha, dan rencananya menjadi empat juta ha, yang diresmikan kemarin pada forum WOC. Ini adalah hasil kerja sama The Nature Conservacy (TNC) serta Departemen Kelautan dan Perikanan RI.
Bagi gerakan masyarakat sipil, khususnya gerakan lingkungan dan nelayan di Indonesia, WOC tidak lebih hanya menjadi alat untuk melegitimasi liberalisasi sumber daya laut dan semakin memiskinkan nelayan oleh berbagai kebijakan pembangunan. WOC merupakan ancaman yang serius bagi kedaulatan negara-negara maritim seperti Indonesia. Proyek CTI sesungguhnya menjadi legitimasi oleh penguasa negara untuk "menjual" kekayaan laut yang selama ini di seantero Indonesia, nelayan tradisionallah yang menjadi korban dari persoalan-persoalan tersebut sehingga banyak nelayan tradisional yang hingga kini masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Untuk itu kami WALHI Yogyakarta – LBH Yogyakarta – SP Kinasih - FORUM LSM – JARIK – PPMI – JPY

• MENOLAK SEGALA BENTUK INTERVENSI ASING MELALUI KONSERVASI INTERNASIONAL, tetapi menempatkan konservasi untuk kepentingan rakyat dengan menggiatkan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat lokal,
• MEMBUKA SELUAS-LUASNYA AKSES BAGI MASYARAKAT SIPIL TERHADAP SUMBER DAYA ALAM
• MENGUTUK SEGALA BENTUK TINDAKAN REPRESIF NEGARA TERMASUK APARATUR NYA YANG MEMBUNGKAM MASYARAKAT DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT
• MENOLAK HASIL PERTEMUAN WOC YANG TERANGKUM DALAM MANADO OCEAN DECLRATION (MOD), MOD tidak lebih hanya menjadi alat untuk melegitimasi liberalisasi sumber daya laut dan semakin memiskinkan nelayan oleh berbagai kebijakan pembangunan.
• MENOLAK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI KULONPROGO, karena akan merusak ekosistem dan keseimbangan ekologi di kawasan pesisir selatan serta akan menghilangkan bentuk dan fungsi gumuk pasir di kawasan pesisir yang berfungsi sebagai penyangga alam dari ancaman tsunami juga sebagai penyaring air laut ke sumur air tawar,
• MENOLAK PROYEK JALUR LINTAS SELATAN, yang berdampak langsung secara ekologis karena melewati hutan lindung, tercerabutnya masyarakat secara sosial dan ekonomi serta akan manambah daftar hutang negara ini.
• MENOLAK MEGAPROYEK PARANGTRITIS, sebab akan merusak ekosistem sejumlah 190 bentukan gumuk pasir di Parangtritis