1.    WALHI Yogyakarta telah menyatakan Mosi tidak percaya pada Komitmen Menteri ESDM dan Bupati Kulonprogo  untuk Penyelamatan Kawasan Ekologi di Pesisir Selatan Jawa karena terlaksananya kontrak karya eksploitasi pasir besi di wilayah Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta pada tanggal 4 november 2008 di Jakarta. Mosi tersebut kami sampaikan lewat surat bernomor 34/SP-1/WY-DE/XI/2008.  Surat tersebut menyatakan bahwa terlaksananya kontrak karya eksploitasi pasir besi di kawasan pesisir selatan jawa khususnya di wilayah Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta pada tanggal 4 november 2008 di Jakarta. Telah menunjukan satu krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan pemerintahan saat ini. Khususnya komitmenya terhadap pembelaaan hak-hak rakyat dan petani serta keberlanjutan ekologi lingkungan.

2.    Sampai saat ini, surat WALHI Yogyakarta kepada Presiden Direktur PT Jogja Magasa Iron dan Kepala Kantor KPL Kabupaten Kulonprogo terkait permintaan data informasi tentang profil/status PT JMI serta pihak-pihak/badan-badan usaha yang bersama JMI terlibat dalam proyek pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta, belum ditanggapi. Fakta ini menunjukkan bahwa tak ada transparansi soal keberadaan pihak investor maupun pihak terkait lainnya. Padahal hal-hal ini seharusnya telah diketahui publik sejak awal.

3.    Pasca kontrak karya juga disampaikan bahwa produksi akan di lakukan pada tahun 2011/2012, hal ini jelas bertentangan dengan UU no 23 tahun 1997, dimana setiap usaha kegiatan yang berdampak besar dan penting harus di lakukan penyusunan AMDAL. Padahal dalam studi AMDAL jika ternyata implikasi dampak negatif lebih besar maka rencana eksploitasi akan batal dengan sendirinya. Pertanyaannya adalah Bagaimana mungkin jika analisis dampak lingkungan belum di susun, namun sudah ada kepastian kapan akan berproduksi. Hal ini tentu memberikan satu implikasi pelecehan terhadap proses rencana penyusunan AMDAL khususnya bagi pemrakarsa, penyusun, penilai ataupun team komisi AMDAL yang akan menjadi leading sectornya. Karena jalan dan tidaknya eksploitasi pasir besi didasarkan pada AMDAL bukan pada Kontrak karya. Hal ini pula seolah-olah ESDM mengatakan bahwa kontrak karya hukumnya wajib untuk dilaksanakan sebagai dasar eksploitasi pertambangan. Artinya konsultasi publik kali ini hanya sekadar seremonial belaka untuk memenuhi syarat-syarat administrasi belaka.

4.    Bahwa berbagai rangkaian proses pertambangan selama ini telah menimbulkan konflik sosial di tingkatan masyarakat yang sebelumnya hidup sejahtera dan tentram. Artinya masih terjadi problem sosial terkait dengan rencana aksploitasi pasir besi. Sehingga selain telah mengabaikan hak-hak rakyat yang secara gamblang mempertanyakan dan melakukan penolakan, konsultasi publik ini juga sekaligus kembali memicu kembali timbulnya kemarahan publik, konflik horizontal dan vertikal.

Penolakan terhadap Konsultasi Publik Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pemrosesan Pasir Besi ini sekaligus menunjukan posisi kami untuk menolak kegiatan pertambangan pasir besi di pesisir pantai selatan Kulon Progo. Berikutnya, kami meminta kepada pihak legislatif dan yudikatif untuk menghentikan segala proses yang berkaitan dengan usaha pertambangan sebelum ada satu kesepahaman dengan komunitas masyarakat yang selama ini menolak rencana pertambangan.