Dana Rp263 Triliun untuk Gaza Dialihkan oleh Trump ke Israel, Apa Dampaknya?

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi pusat perhatian setelah laporan dari media Lebanon, Al Akhbar, yang mengungkap bahwa ia telah mengalihkan dana sebesar 17 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp 263,5 triliun. Dana tersebut awalnya dialokasikan untuk Jalur Gaza, namun kini dipindahkan untuk mendukung pihak Israel.
Pengalihan dana ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dimulai pada 28 Februari. Keputusan ini memicu berbagai kontroversi dan perdebatan di kalangan publik dan analis politik.
Menurut informasi yang diperoleh dari presstv.ir, Nickolay Mladenov, yang menjabat sebagai Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh AS, telah memberi tahu komite administratif yang bertanggung jawab atas Jalur Gaza bahwa dana yang sebelumnya dijanjikan untuk pembangunan kembali wilayah tersebut kini telah habis sepenuhnya. Dana tersebut kini dilaporkan telah dialihkan ke Israel.
Sumber dari media Lebanon menyebutkan bahwa dalam sebuah konferensi di Davos pada Januari lalu, Ketua Komite, Ali Shaath, menerima sejumlah janji bantuan keuangan yang ditujukan untuk sekitar 350 ribu keluarga di Gaza. Namun, hingga saat ini, janji tersebut belum ada realisasinya.
Bantuan keuangan yang dijanjikan meliputi tunjangan sebesar 500 dolar AS atau sekitar Rp 7,75 juta untuk tokoh masyarakat dan pemimpin kelompok lokal, serta penyediaan 20 ribu unit hunian sementara. Sayangnya, tidak satu pun dari rencana tersebut yang terwujud.
Mladenov menjelaskan bahwa alasan di balik tidak terealisasinya bantuan tersebut adalah kurangnya visi yang jelas dan keterbatasan dana. Ironisnya, dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung Gaza justru dialihkan ke Israel, di saat yang bersamaan ketika agresi AS-Israel terhadap Iran sedang berlangsung.
Laporan tersebut juga mengungkap adanya manuver politik yang terjadi di balik layar. Sebelum pertemuannya dengan Mladenov, Shaath diketahui telah berdiskusi dengan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang sebelumnya dipertimbangkan untuk mengisi posisi pengawas dalam komite tersebut.
Blair memberikan saran kepada Shaath untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik dan lebih fokus pada isu bantuan kemanusiaan. Namun, saran ini tampaknya bertentangan dengan arahan yang diberikan oleh Mladenov, yang meminta Shaath untuk tidak mengeluarkan pernyataan apa pun terkait kondisi di Gaza, bahkan dalam konteks kemanusiaan, serta menghentikan seluruh kegiatan operasional komite di wilayah tersebut.
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Menghadapi Klien Menunggak Pembayaran dengan Pendekatan Sopan dan Profesional
➡️ Baca Juga: Besaran Pesangon Karyawan Disney yang Terkena PHK Massal Terungkap Secara Resmi




