Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, pada Minggu, 1 Maret 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyatakan bahwa acara buka puasa ini merupakan platform yang baik untuk memperkuat hubungan antara serikat buruh dan kepolisian, khususnya melalui Desk Ketenagakerjaan yang telah ada.
Kapolri menekankan pentingnya sinergi di antara semua elemen buruh, termasuk KSBSI, guna menjaga persatuan dan kesatuan serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang stabil.
“Stabilitas Kamtibmas harus tetap terjaga, karena segala bentuk pembangunan dan pertumbuhan akan sulit terwujud jika keamanan tidak terjamin. Stabilitas keamanan adalah modal utama kita,” ujar Sigit.
Sigit juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi global yang semakin tidak stabil. Ia menilai, situasi ini berpotensi memicu ketegangan yang dapat berimbas pada keadaan di dalam negeri.
Oleh sebab itu, Sigit menegaskan bahwa kerja sama dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap terjaga dengan baik.
“Upaya kita salah satunya adalah mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, baik untuk investor asing maupun lokal. Ini menjadi bagian penting dari upaya kita untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden,” tambah Sigit.
Lebih lanjut, Sigit menjamin komitmen Polri untuk selalu mendukung dan mengawal hak-hak buruh. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga agar semua usaha tetap berada dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bersifat konstruktif, sehingga kita dapat menjaga stabilitas dan yang paling utama adalah persatuan serta kesatuan bangsa tetap terjaga, terutama di tengah tantangan global yang ada,” pungkas Sigit.
➡️ Baca Juga: 5 Aplikasi yang Membantu Anda Mengatur Waktu dengan Baik
➡️ Baca Juga: Wajib Belajar 13 Tahun: Evaluasi Program Pendidikan
