RI Terapkan Penghematan Energi, Gedung DPR Dimatikan Setiap Malam dan Jatah BBM Pejabat Ditekan
Jakarta – Kompleks gedung parlemen yang terletak di Senayan, Jakarta, termasuk MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, kini menjalankan kebijakan pemadaman listrik sebagai bagian dari inisiatif penghematan energi yang dicanangkan oleh pemerintah.
Kebijakan ini merupakan langkah nyata untuk mengurangi konsumsi energi sekaligus mendukung pengelolaan anggaran negara yang lebih disiplin.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa pemadaman listrik akan dilakukan secara teratur setiap hari di semua ruang kerja dan ruang rapat.
Pemadaman listrik akan berlangsung mulai pukul 18.00 WIB hingga pagi hari saat aktivitas perkantoran kembali dimulai. “Pokja (kelompok kerja) bagian gedung akan mengawasi penggunaan listrik dan AC,” jelas Indra saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 27 Maret 2026.
Indra menambahkan bahwa pengawasan penggunaan listrik akan dilakukan secara ketat oleh petugas pengelola gedung, termasuk dalam pengaturan penggunaan pendingin ruangan (AC). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan penghematan energi dapat berjalan dengan efektif dan tidak hanya sebagai imbauan belaka.
Selain penghematan listrik, kebijakan efisiensi juga mencakup pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap bagi pejabat dari eselon III hingga eselon I, dengan pengurangan jatah BBM yang dilakukan secara bertahap.
“Kami fokus pada ASN (aparatur sipil negara). Saat ini, kami mengurangi jatah BBM setiap minggu sebanyak satu hari,” tuturnya.
Indra menyatakan bahwa kebijakan ini akan mulai diberlakukan efektif pada Senin, 30 Maret 2026, bersamaan dengan kembalinya seluruh pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI ke aktivitas normal. Sebelum penerapan, Biro Umum Setjen DPR RI telah melakukan perhitungan terkait potensi penghematan yang bisa dicapai melalui kebijakan ini.
Upaya efisiensi yang dilakukan di lingkungan parlemen sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas fiskal. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah terus merancang strategi untuk menjaga kesehatan anggaran negara.
Salah satu langkah yang sedang diambil adalah menutup potensi defisit anggaran melalui pengetatan belanja serta evaluasi terhadap program-program yang dianggap kurang prioritas. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap pengeluaran negara dapat lebih terkontrol tanpa mengganggu program-program utama yang berdampak langsung bagi masyarakat.
➡️ Baca Juga: HP Terbaru untuk Mendukung Aktivitas Digital Intensif Tanpa Gangguan dan Efisien
➡️ Baca Juga: Nutrisi Seimbang untuk Meningkatkan Kualitas Tidur yang Lebih Nyenyak Setiap Hari
