Ono Surono Tegaskan Tidak Terlibat dalam Korupsi dan Dana yang Masuk ke Kantongnya

Atok Dalang

3 jam ago

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa tidak ada aliran dana suap proyek yang tercatat masuk ke dalam kantong pribadinya atau rekening partai. Pernyataan ini disampaikan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediamannya yang terletak di Bandung dan Indramayu.

Ono menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. Meskipun namanya disebut dalam konteks kasus ini, Ono memilih untuk bersikap kooperatif dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

“Dari awal hingga saat ini, saya tetap konsisten menyatakan bahwa tidak ada aliran dana apapun yang masuk ke partai atau kepada saya,” ungkap Ono saat ditemui wartawan di Gedung Pakuan, Bandung, pada Rabu, 15 April 2026.

Ono juga mengajak semua pihak untuk melihat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, termasuk isi dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa dalam kasus suap proyek di Bekasi ini.

“Saya rasa teman-teman semua sudah mendengar dan melihat dakwaan yang dibacakan oleh Pak Sarjan (tersangka dari pihak swasta). Apakah ada nama saya di dalamnya? Jika tidak ada, maka sudah cukup,” tegasnya.

Menanggapi penyitaan sejumlah uang oleh penyidik KPK di kediamannya di Bandung, Ono merujuk pada penjelasan dari tim kuasa hukumnya.

Ia menegaskan bahwa uang tersebut memiliki sumber yang jelas dan tidak berasal dari tindak pidana korupsi.

“Kuasa hukum saya sudah menjelaskan bahwa uang itu adalah tabungan dari arisan istri saya,” jelas Ono.

Hingga saat ini, Ono memastikan bahwa ia tetap menghormati seluruh prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dan menunggu hasil dari persidangan yang sedang berlangsung.

“Intinya, saya sangat menghormati proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati proses ini dan kita akan lihat bagaimana hasilnya,” tambahnya.

Kasus dugaan suap ijon proyek ini menjadi sorotan di Pengadilan Tipikor karena melibatkan sejumlah nama pejabat dan pihak swasta yang terkait dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi.