Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026.
Pramono menekankan pentingnya regulasi ini, “Saya mendukung sepenuhnya. Menurut pendapat saya, peraturan menteri ini adalah langkah yang positif,” ungkapnya saat konferensi pers di Balai Kota, Senin, 9 Maret 2026.
Kebijakan ini akan diterapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif penggunaan media sosial.
Walaupun demikian, Pramono mengakui bahwa penerapan peraturan ini tidak akan sepenuhnya sempurna. Ia menyadari tantangan yang ada, mengingat gadget telah menjadi bagian dari kehidupan berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak.
Namun, ia tetap optimis bahwa kebijakan ini dapat mengubah perilaku anak-anak yang telah terlanjur kecanduan gadget. “Saya percaya bahwa dengan adanya pembatasan ini, kita dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi anak-anak. Saat ini, banyak di antara mereka yang benar-benar terjebak dalam penggunaan gadget,” tambah Pramono.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026, yang mengatur pembatasan akses bagi anak-anak di bawah 16 tahun ke platform digital. Peraturan ini menjadi langkah konkret dalam melindungi kesehatan mental dan perkembangan anak.
Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang menetapkan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun pada platform digital yang berisiko tinggi.
Penerapan regulasi ini akan berdampak pada akun-akun milik anak-anak di platform digital yang dianggap berisiko tinggi, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox, yang akan dinonaktifkan.
Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi perkembangan anak-anak, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk lebih fokus pada kegiatan positif di dunia nyata.
Pramono menekankan bahwa pembatasan ini bukan hanya sekadar larangan, tetapi juga sebagai upaya untuk mendidik anak-anak mengenai penggunaan teknologi secara bijak. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan anak-anak dapat terhindar dari konten yang tidak pantas dan dampak negatif lainnya yang dapat mengganggu pertumbuhan mereka.
Kebijakan ini juga sejalan dengan tren global yang mengedepankan keselamatan anak-anak di dunia digital. Banyak negara lain telah menerapkan regulasi serupa dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya yang ada di internet.
Tentunya, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menjaga generasi muda dari pengaruh negatif media sosial.
Dengan demikian, pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun bukan hanya sebuah kebijakan, tetapi merupakan langkah strategis untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Keberhasilan implementasi aturan ini akan bergantung pada kesadaran kolektif kita untuk melindungi dan mendidik generasi penerus.
Melalui langkah ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan lebih sehat dan seimbang, baik secara emosional maupun sosial. Pembatasan ini diharapkan dapat menjadi awal dari perubahan positif dalam pola perilaku anak-anak terhadap teknologi dan media sosial.
Setiap orang tua juga diharapkan untuk lebih aktif dalam mendampingi anak-anak mereka dalam menggunakan gadget dan media sosial, sehingga mereka dapat memahami batasan dan dampak dari penggunaan yang tidak bijak.
Dengan demikian, pembatasan medsos anak ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif, baik bagi anak-anak itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan.
➡️ Baca Juga: Cara Mendapatkan Uang dari Internet dengan Menjadi Konsultan Online
➡️ Baca Juga: Polisi Ungkap Sindikat Pemalsuan STNK dan BPKB, Korlantas Berikan Tips Hindari Korban
