NasDem Tegaskan Surya Paloh Tawarkan Blok Politik ke Gerindra, Bukan Merger

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menegaskan bahwa Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, sebenarnya menawarkan konsep blok politik, bukan sekadar penggabungan atau merger dengan partai lain.
Pernyataan ini disampaikan oleh Willy sebagai tanggapan atas spekulasi mengenai kemungkinan merger antara Partai NasDem dan Partai Gerindra.
“Apa yang disampaikan oleh Surya Paloh adalah mengenai pembentukan blok politik, bukan merger,” tegasnya saat ditemui di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 April 2025.
Willy menjelaskan bahwa blok politik merupakan bagian dari rekayasa politik yang bertujuan untuk mengatasi kecenderungan hubungan antar partai yang saat ini terkesan transaksional.
“Selama ini, hubungan politik sangat bersifat transaksional. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah blok politik yang kokoh, baik dari tingkat atas maupun bawah. Jadi, pemahamannya bukan merger,” katanya.
Dia juga mengungkapkan keprihatinan terhadap pihak-pihak yang menggunakan istilah merger. Menurutnya, penggunaan istilah tersebut kurang tepat dalam konteks politik saat ini.
Willy mengakui bahwa Indonesia pernah mengalami fusi partai, tetapi hal tersebut terjadi berdasarkan keputusan dari kekuasaan yang ada.
“Kita memiliki sejarah fusi partai, tetapi itu biasanya didorong oleh otoritas. Penggabungan partai yang pernah terjadi melibatkan dua kelompok besar: partai-partai Islam yang membentuk PPP, dan partai-partai nasionalis yang bersatu dalam PDI,” jelasnya.
Dia menilai bahwa mereka yang menggunakan narasi merger sepertinya tidak memahami gagasan Surya Paloh yang, menurutnya, sangat reflektif dan penuh pertimbangan.
“Mereka yang menganggap ini sebagai merger seharusnya menyadari bahwa Pak Surya adalah sosok yang berpikir di luar kebiasaan. Kita sering kali hanya berpikir tentang sekretariat bersama atau koalisi partai, tetapi koalisi biasanya hanya berlaku saat proses pencalonan. Di dalam pemerintahan, koalisi tidak dikenal,” ungkapnya.
“Kita menerapkan sistem presidensial, sedangkan pemerintahan koalisi lebih umum dalam sistem parlementer,” lanjutnya, menjelaskan latar belakang ide terkait blok politik.
Willy kemudian memberikan contoh penerapan konsep blok politik di Indonesia.
“Golkar adalah contoh sebuah blok politik. Ingat saat Undang-Undang partai politik dan golongan karya yang lama diberlakukan. Kita memiliki dua blok politik: satu adalah Front Nasional yang dideklarasikan oleh Bung Karno, dan yang kedua adalah golongan karya yang sebelumnya dikenal sebagai Sekber Golkar,” tambahnya.
➡️ Baca Juga: Selat Bab el-Mandeb Terancam, Pasokan Energi Global Menghadapi Krisis Serius
➡️ Baca Juga: Polisi Ingatkan Pemudik Utamakan Keselamatan dan Hindari Overload Barang Bawaan




